topmetro.news, SAMOSIR – Rencana pembangunan gedung tambahan di kompleks Rumah Dinas Bupati Samosir senilai Rp3,7 miliar dan pengadaan mobil dinas Bupati dengan nilai sekitar Rp3,1 miliar menuai kritik. Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir mengevaluasi kembali urgensi dan prioritas kedua belanja tersebut.
Menurut Sutrisno, penggunaan anggaran daerah dalam jumlah besar harus didasarkan pada kebutuhan nyata, bukan sekadar keinginan menambah fasilitas bagi pejabat. Pemerintah daerah juga berkewajiban menjelaskan manfaat langsung dari setiap kebijakan belanja kepada masyarakat.
“Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membangun gedung atau membeli kendaraan dinas. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah belanja tersebut benar-benar mendesak, apakah menjadi kebutuhan prioritas, dan apakah masyarakat Samosir memperoleh manfaat yang sebanding dari penggunaan uang rakyat tersebut,” ujar Sutrisno.
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, Pemkab Samosir mengalokasikan pagu anggaran Rp3,7 miliar untuk pembangunan gedung tambahan di kompleks Rumah Dinas Bupati Samosir.
Paket pekerjaan tersebut berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Samosir.
Sementara itu, pengadaan mobil dinas Bupati Samosir dengan nilai sekitar Rp3,1 miliar sebelumnya juga menjadi perhatian publik. Pemerintah Kabupaten Samosir telah memberikan penjelasan bahwa pengadaan kendaraan tersebut melalui mekanisme penganggaran dan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD
Sutrisno menilai, kedua kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh, terutama dari aspek kepatutan, efektivitas, efisiensi, dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
Ia mengingatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029 telah menetapkan visi pembangunan Samosir yang Unggul, Inklusif, dan Berkelanjutan.
Karena itu, setiap program pemerintah harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan target pembangunan tersebut. Penambahan fasilitas rumah dinas maupun pengadaan kendaraan baru tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan kenyamanan pejabat.
“Legalitas anggaran tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran untuk membenarkan sebuah kebijakan. Ada tanggung jawab moral dan etika publik yang harus diperhatikan. Pemerintah harus mampu membedakan antara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dengan keinginan untuk menambah fasilitas pejabat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sutrisno meminta Pemkab Samosir membuka secara transparan alasan pembangunan gedung tambahan tersebut, mulai dari kebutuhan, perencanaan teknis, manfaat, hingga urgensi penggunaan anggarannya.
Hal serupa, katanya, juga harus dilakukan terhadap pengadaan kendaraan dinas. Publik berhak mengetahui pertimbangan kebutuhan dan manfaat pengadaan tersebut dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mencegah potensi pemborosan, penyimpangan, maupun konflik kepentingan.
Menurutnya, pengawasan internal dan eksternal harus memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai pemerintah lebih cepat membangun fasilitas untuk pejabat daripada menyelesaikan persoalan yang langsung dirasakan rakyat. Ukuran keberhasilan kepala daerah bukan banyaknya gedung yang dibangun atau mahalnya kendaraan yang digunakan, melainkan sejauh mana anggaran daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sutrisno menambahkan, hingga saat ini dirinya belum melihat alasan kegentingan yang memaksa untuk memprioritaskan pembangunan gedung tambahan di kompleks rumah dinas Bupati Samosir maupun pengadaan kendaraan dinas baru.
Ia meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara komprehensif kepada masyarakat dan mempertimbangkan kembali skala prioritas belanja tersebut.
Apabila dalam pelaksanaan pengadaan ditemukan indikasi penyimpangan atau kerugian keuangan negara, Sutrisno meminta lembaga berwenang melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“APBD adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan politik kepada masyarakat Samosir,” tutupnya.
Sutrisno Pangaribuan diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara. Ia juga merupakan Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa), Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo), serta Presidium Semangat Rakyat Anti Korupsi (SemaRAK).
penulis| Erris
